Gemasamudra.com, KAUR — Pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kaur menuai sorotan. Proyek yang telah berjalan sekitar delapan bulan itu hingga kini belum juga rampung, memunculkan pertanyaan serius terkait progres pekerjaan, pengawasan, pelaksana, hingga kejelasan penggunaan anggaran.
Saat di wawancara awak media ini Jumat 21/08/2026. Sekretaris DPD MOI Kabupaten Kaur, Ilpi Tarmawan, meminta pemerintah dan pihak terkait segera membuka informasi proyek tersebut kepada publik.
“Sudah sekitar delapan bulan pembangunan belum selesai. Kalau menggunakan uang negara, harus jelas anggarannya, siapa pelaksananya, progresnya dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Ilpi.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui nilai anggaran, perusahaan atau kontraktor pelaksana, mekanisme penunjukan pekerjaan, target penyelesaian serta kendala yang menyebabkan pembangunan tak kunjung selesai.
Ilpi menegaskan, sorotan tersebut bukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan meminta transparansi dan klarifikasi berdasarkan fakta serta dokumen yang ada.
“Kami akan mempertanyakan persoalan ini melalui jalur resmi. Jika diperlukan, kami akan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta perhatian DPR RI, Komisi III,” ujarnya.
Senada, salah satu kepala desa di Kabupaten Kaur menyayangkan pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pihak desa kesulitan melakukan pengawasan di lapangan.
“Sudah lebih delapan bulan belum selesai. Pelaksana dan tukang juga beberapa kali berganti. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan KDMP ini,” ungkapnya.
Sementara itu, tim pelaksana pembangunan KDMP juga mengeluhkan persoalan pencairan anggaran. Mereka menyebut pencairan dana kerap terlambat, bahkan terdapat anggaran yang disebut belum cair.
“Kami juga akan melaporkan persoalan ini kepada Bapak Presiden Prabowo dalam waktu dekat untuk mempertanyakan kejelasan dan penyelesaiannya,” kata salah seorang tim pelaksana yang enggan disebutkan namanya.
Ilpi berharap pemerintah segera turun tangan dan membuka seluruh informasi proyek secara transparan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional.
“Kalau memang ada kesalahan, usut sesuai hukum. Kalau tidak ada pelanggaran, jelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai bangunan mangkrak, tetapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Uang negara wajib dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Red/****
